http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3220 2025-10-31T11:39:01Z 2025-10-31T11:39:01Z Kiswanto, Dedi 227315008 Harahap, Herlina Hanum http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4282 2024-11-26T04:44:34Z 2024-06-13T00:00:00Z

Title: DAMPAK PEMAKAIAN PARFUM ISI ULANG TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Authors: Kiswanto, Dedi; 227315008; Harahap, Herlina Hanum Abstract: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh BPOM, dan upaya perlindungan hukum terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen, serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen. Perolehan data dalam penulisan Tesis ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum Yuris Normatif atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM disebabka oleh beberapa faktor di antaranya karena adanya pelaku usaha yang menjadikan konsumen parfum sebagai objek bisnis, kurangnya pemahaman mengenai komposisi parfum, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum, dan kurangnya pemahaman konsumen mengenai larangan pemerintah terkait parfum isi ulang. Upaya perlindungan hukum kepada konsumen terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen dilakukan dengan melakukan penyuluhan serta edukasi kepada konsumen tentang batasan aman penggunaan parfum isi ulang kepada masyarakat baik itu konsumen ataupun pelaku usaha terkait hak-hak dan kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha parfum isi ulang. Hambatanhambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen dikarenakan oleh beberapa hal seperti Konsumen dan Pelaku Usaha tidak mengetahui bahaya methanol yang melebihi batas, tidak adanya pengaduan dari konsumen, serta pengawasan belum dilakukan secara maksimal. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan tegas dalam mengatasi penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol yang melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan sosilisasi, penyuluhan, dan edukasi terkait kandungan methanol dalam parfum isi ulang, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan perlindungan hukum kepada konsumen parfum isi ulang.

2024-06-13T00:00:00Z Aziz, Muhammad 227315004 Harahap, Herlina Hanum http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4281 2024-11-26T04:41:32Z 2024-06-13T00:00:00Z

Title: STRATEGI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Authors: Aziz, Muhammad; 227315004; Harahap, Herlina Hanum Abstract: Perkawinan adalah peristiwa yang dianggap suci dan penting dalam Islam. Namun, tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai memunculkan kebutuhan akan strategi yang efektif dalam mencegah perceraian. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi fokus dalam upaya tersebut. Studi ini bertujuan untuk memahami strategi implementasi Bimwin, menganalisis kendala yang dihadapi, dan menyusun solusi untuk mengurangi perceraian. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empiris yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini membahas tentang pentingnya konseling pernikahan dalam mencegah perceraian dengan mengintegrasikan sosialisasi edukatif, keagamaan, dan komunitas. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman keagamaan dan masalah ekonomi, kerja sama antar lembaga dan kesadaran masyarakat dapat memperbaiki situasi. Perlunya tindakan lebih lanjut untuk memperkuat kualitas layanan konseling perkawinan dan keluarga di Pantai Cermin menjadi fokus untuk menjaga stabilitas pernikahan dan kebahagiaan keluarga. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat keterampilan komunikasi dan manajemen konflik untuk meminimalisir perceraian.

2024-06-13T00:00:00Z Gunawan, Handi 227315001 Lubis, Muhammad Ridwan http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4280 2024-11-26T04:48:42Z 2024-06-13T00:00:00Z

Title: ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NO. 4 TAHUN 2019 (Study Kasus Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh) Authors: Gunawan, Handi; 227315001; Lubis, Muhammad Ridwan Abstract: Rumit dan mahalnya praktik hukum acara perdata dalam mengajukan gugatan perdata di PN menjadi salah satu penyebab masyarakat malas dan enggan berurusan di pengadilan, terutama dengan masyarakat yang memiliki sengketa hutang piutang yang nominalnya sangat kecil. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh, apa kendala dan solusi di dalam penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Perkara Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN, dan bagaimana analisis putusan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 Dalam Putusan No. 2/Pdt.G.S/2020/PN.Srh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negari Sai Rampah. Hasil dari penelitian ini ialahPenyelesaian sengketa hutang piutang melalui Gugatan sederhana menurut Perma No 4 tahun 2019 merupakan gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 500 juta. Penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No.4 tahun 2019 sangat efisien dan efektif. Kendala yang dihadapi antara lain prinsipal wajib hadir secara langsung walaupun sudah memberikan kuasa kepada kuasa hukum, perihal domisili, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. MA harus lebih tegas membuat peraturan terkait gugatan sederhana, peraturan yang sudah ada sekarang baiknya diperbaharui, dan untuk PN diharapkan lebih sering lagi melakukan sosialisasi terkait ini. Selanjutnya Hakim pengadilan negeri Sei Rampah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.2/Pdt.G.S/2020/Pn.Srh, telah sesuai dengan Prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melalui gugatan sederhana telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Perma nomor 4 tahun 2019, yang mana dalam perkara tersebut nilai gugatan dibawah 500 juta dan memiliki domisili hukum yang sama antara pihak Penggugat dan Tergugat.

2024-06-13T00:00:00Z Supian 227315006 Harahap, Herlina Hanum http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4255 2024-11-26T04:46:18Z 2024-06-13T00:00:00Z

Title: ANALISIS PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UPAH KERJA TENAGA HONORER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Authors: Supian; 227315006; Harahap, Herlina Hanum Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengaturan upah kerja tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. UU No. 5 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan ASN yang mencakup prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi UU ini terhadap tenaga honorer masih menjadi isu penting mengingat perbedaan status kepegawaian antara ASN dan tenaga honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas dan analisis dokumen terkait kebijakan kepegawaian dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 5 Tahun 2014 telah menetapkan standar yang jelas untuk ASN, penerapannya terhadap tenaga honorer belum optimal. Tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai masih mengalami ketidakpastian upah dan kesejahteraan yang tidak setara dengan ASN. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan upah yang menyebabkan disparitas dalam penerimaan tenaga honorer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi dan penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif untuk tenaga honorer agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam penetapan upah, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan, serta advokasi untuk pengakuan hukum yang lebih baik bagi tenaga honorer.

2024-06-13T00:00:00Z