http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3220 2026-10-15T07:11:07Z http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5484 Title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PREMANISME OLEH BRIMOB KOMPII 2 BATALIYON A DESA BUNTU BEDIMBAR KEC. TANJUNG MORAWA KAB. DELI SERDANG Authors: HENRY, ABDUL MUHARRAM; 247315016; Harahap, Herlina Hanum Abstract: nomena premanisme di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Tesis ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Yang Dilakukan Premanisme oleh Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang?. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Brimob Kompi 2 Bataliyon A Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sudah disesuaikan dengan substansi dari KUHP itu sendiri. Karena premanisme merujuk pada beberapa tindakan, maka aksi premanisme akan di proses berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Umumnya yang terjadi, Premanisme merupakan tindakan yang mengarah pada pemerasan dan pengancaman seperti yang dijelaskan dalam Pasal 368 dan 369 KUHP. Akan tetapi, pada hakikatnya premanisme juga tidak hanya berkaitan dengan pasal tersebut. di Kecamatan Desa Buntu Bedimbar itu sendiri, aksi premanisme itu juga ada yang termasuk sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam proses penegakan aksi premanisme yang sesuai dengan KUHP 2025-11-06T00:00:00Z http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/5390 Title: “PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA CINTA AIR KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI” Authors: FAJAR, INDRA; 237315008; LUBIS, muhammad ridwan 2025-07-03T00:00:00Z http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4282 Title: DAMPAK PEMAKAIAN PARFUM ISI ULANG TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Authors: Kiswanto, Dedi; 227315008; Harahap, Herlina Hanum Abstract: Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh BPOM, dan upaya perlindungan hukum terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen, serta untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen. Perolehan data dalam penulisan Tesis ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum Yuris Normatif atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan BPOM disebabka oleh beberapa faktor di antaranya karena adanya pelaku usaha yang menjadikan konsumen parfum sebagai objek bisnis, kurangnya pemahaman mengenai komposisi parfum, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum, dan kurangnya pemahaman konsumen mengenai larangan pemerintah terkait parfum isi ulang. Upaya perlindungan hukum kepada konsumen terkait parfum isi ulang terindikasi merugikan konsumen dilakukan dengan melakukan penyuluhan serta edukasi kepada konsumen tentang batasan aman penggunaan parfum isi ulang kepada masyarakat baik itu konsumen ataupun pelaku usaha terkait hak-hak dan kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha parfum isi ulang. Hambatanhambatan dalam perlindungan hukum terkait parfum isi ulang yang merugikan konsumen dikarenakan oleh beberapa hal seperti Konsumen dan Pelaku Usaha tidak mengetahui bahaya methanol yang melebihi batas, tidak adanya pengaduan dari konsumen, serta pengawasan belum dilakukan secara maksimal. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan nyata dan tegas dalam mengatasi penyebab beredarnya parfum isi ulang dengan kadar methanol yang melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan sosilisasi, penyuluhan, dan edukasi terkait kandungan methanol dalam parfum isi ulang, serta mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan perlindungan hukum kepada konsumen parfum isi ulang. 2024-06-13T00:00:00Z http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/4281 Title: STRATEGI IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN (BIMWIN) DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Authors: Aziz, Muhammad; 227315004; Harahap, Herlina Hanum Abstract: Perkawinan adalah peristiwa yang dianggap suci dan penting dalam Islam. Namun, tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai memunculkan kebutuhan akan strategi yang efektif dalam mencegah perceraian. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjadi fokus dalam upaya tersebut. Studi ini bertujuan untuk memahami strategi implementasi Bimwin, menganalisis kendala yang dihadapi, dan menyusun solusi untuk mengurangi perceraian. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empiris yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini membahas tentang pentingnya konseling pernikahan dalam mencegah perceraian dengan mengintegrasikan sosialisasi edukatif, keagamaan, dan komunitas. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman keagamaan dan masalah ekonomi, kerja sama antar lembaga dan kesadaran masyarakat dapat memperbaiki situasi. Perlunya tindakan lebih lanjut untuk memperkuat kualitas layanan konseling perkawinan dan keluarga di Pantai Cermin menjadi fokus untuk menjaga stabilitas pernikahan dan kebahagiaan keluarga. Penulis menyimpulkan bahwa implementasi bimbingan perkawinan perlu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat keterampilan komunikasi dan manajemen konflik untuk meminimalisir perceraian. 2024-06-13T00:00:00Z