TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DEBT COLLECTOR TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT BERMASALAH

Abstract

Perkembangan dunia perbankan begitu cepat, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Banyak bank yang menyerap dana dari masyarakat seharusnya disalurkan kembali kepada yang berhak secara obyektif guna memacu pemerataan dan pertumbuhan pembangunan nasional, yang hingga kini masih jauh realisasinya dari yang diharapkan. Fungsi Bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan simpanan, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan kredit. Dalam melaksanakan penyaluran, bank selalu mendapat masalah, dari permasalahan tersebut bank melakukan upaya untuk menganalisa penyebab terjadinya kredit bermasalah, tugas dan wewenang debt collector, perlindungan hukum bagi nasabah terhadap jasa debt collector, dan upaya penyelesaian kredit bermasalah. Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaedah atau perilaku yang teratur, merupakan norma-norma hukum yang menyangkut tentang proses penyelesaian kredit bermasalah dikaitkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif sebab akan menggambarkan dan melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini. yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah antara lain : faktor internal perbankan, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, faktor ketidak mampuan manajemen. Didalam upaya mencegah kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penilaian berdasarkan faktor kredit secara ketat, melakukan analisis berdasarkan aspek kredit secara tajam, dan yang terakhir adalah menggunakan prinsip 18 prinsip pemberian kredit secara konsekuen. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah oleh Debt Collector hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit telah termasuk dalam kategori diragukan atau macet. Tata cara penagihan wajib dilakukan dengan caracara yang tidak melanggar hukum. Perilaku Debt collector dalam menagih utang wajib dilakukan berdasarkan pada lama tunggakan debitur dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Dalam penyaluran kredit, hendaknya memperhatikan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang telah ada. Serta perlu dibentuk Undang-undang tentang kinerja, tata cara, ataupun perilaku Debt Collector agar dapat mengawasi kinerja, tatacara, perilaku Debt Collector.