KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI DISIPLIN SEDANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010

Abstract

Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dikenakan pada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dimaksudkan untuk mendorong Pegawai Nrgeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, dalam bentuk hukuman ringan, sedang, disipliner, servere sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan, sehingga mereka memiliki sikap penyesalan dan berusaha untuk tidak mengulangi dan meningkatkan diri mereka di masa depan. Beberapa pelanggaran disiplin yang terjadi dilingkungan Kantor Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang. Sumatera Utara. Berkenaan dengan penulisan undang-undang ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan pemerintahan republik indonesia nompr 53 tahun 2010 tentnag disiplin bagi aparatur sipil negara di Kantor Sumber Daya Air Cipta Karya dan Sepatial Prov. Sumatera Utara. Formulasi masalah adalah 3 (tiga), pertama adalah penerapan diisplin terkait dengan aparatur sipil negara , kedua hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi Disiplin untuk aparatur sipil negara dalam cipta karya dan tata water resources dan inspektorat dalam penegakan jika disiplin untuk aparatur sipil negara dalam kantor sumber daya air cipta karya dan tata ruang provinsi sumatera utara. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis emperis, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriftif yang bersumber dari studi literatur dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Produser untuk penegakan hukuman disiplin untuk aparatur sipil negara di dalam kantor sumber daya air cipta karya dan saptial Prov.Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan pengenaan sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disipliner seperti absen dari pekerjaan, menggadaikan barang atau inventaris kantor dengan merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah no. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dasar pertimbangan untuk menegakkan sanksi-sanksi disipliner untuk aparatur sipil negara adalah dasar untuk pertimbangan bagi para pejabat yang bertanggung jawab atas menjatuhkan hukuman disipliner untuk aparatur sipil negara. Alasan yang menjadi dasar penilaina dalam tindakan disipliner memiliki dampak pada sebagian dari lingkup kerjaannya, lembaga-lembaganya, dan negaranya. Hambatan yang terjadi adalah tingginya kolerasi atasan dalam memberikan izin kantor kepada karyawannya, dan rendahnya kesadaran karyawan. Atasan memiliki perasaan kasihan atau tingkah laku terhadap karyawan mereka yang melanggar jika dia harus memberikan peringatan tertulis yang kemudian akan berdampak pada pendidikan gaji. Selain meningkatkan disiplin negara dalam kantor sumber daya air cipta karya dan tata ruang Porv. Sumatera Utara melakukan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Ini untuk menciptakan efek jera bagi karyawan lain.