PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KOMUNIKASI (ANALISIS PUTUSAN NO.81/PID.B/2011/PN.KDR)

Abstract

Negara Indonesia semakin berkembang dari segi teknologi, dan juga tindak kejahatan contohnya saja tindak pidana pencurian pulsa telepon, yang semakin marak terjadi dilingkungan masyarakat, dengan pelanggaran hukum sesorang harus menaggung akibat dari perbuatannya tersebut. Sebelum menentukan bersalah atau tidaknya seseorang didalam melakukan tindak pidana haruslah diproses terlebih dahulu dipihak yang berwajib yaitu kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembuktian didalam tindak pidana pencurian pulsa telepon, untuk mengetahui apa pembeda pencurian serta penipuan ataupun penggelapan didalam di dalam bidang elektronik. Serta untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian pulsa telepon.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersumber dari alat pengumpul data yuridis normatif, pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu meliputi buku, teks, artikel, maupun berita dari internet, dan putusan dari Pengadilan Negeri Kediri, maka didapatlah hasil yang dapat menjawab semua permasalahan berhubungan dengan judul skripsi ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencurian pulsa sebagai kejahatan dibidang komunikasi, untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian, untuk mengetahui analisis putusan No.81/Pid.b/PN.Kdr terkait tindak pidana pencurian pulsa telepon. Sumber data untuk melengkapi penelitian ini adalah sumber data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Bedasarkan hasil penelitian ini, dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pencurian pulsa telepon di indonesia diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP terkait pencurian. Akan tetapi dalam proses pembutian ini tidak diperluas dengan alat bukti elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 32 ayat (2) yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasnfer informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Oleh karena itu haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian pulsa telepon. Baik yang mengatur proses pembuktiannya serta hukuman dalam tindak pidana pencurian pulsa tersebut.