STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA SUKASARI KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Abstract

Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak penguasaan apapun, hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah Dengan adanya Hukum Pertanahan diharapkan terciptanya kepastian hukum diindonesi sehingga menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Terlebih lagi masyarakat masih awam menggunakan Surat Keputusan (SK) kecamatan, sehingga timbulah berbagai masalah di masyarakat. Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha mempelajari sedalam dalamnya mengenai upaya kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh sertifikat hak milik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik simple random sampling. Status kepemiikan hak atas tanah di Desa Sukasari ialah tanah kampung dan telah memiliki sertifikat Camat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengurus tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, dikarenakan kurangnya dana masyarakat dan masyarakat menunggu program Pemerintah yakni PTSL. Serta Pemahaman masyarakat di Desa Sukasari mengenai status kepemilikan hak atas tanah sudah cukup paham. Sebagian masyarakat sudah cukup mengetahui tentang pentingnya status kepemilikan hak atas tanah. Kendala dalam pengurusan status kepemilikan hak atas tanah Hukum Masyarakat di Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Badagai memiliki hambatan yaitu lamanya penyelesaian setifikat kepemilikan status hak atas tanah. Penyebab lamanya penyelesaian sertifikat kepemilikan hak atas tanah karena kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pengurusan dalam kepemilikan status hak atas tanah.