PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGGELANDANGAN DAN PENGEMISAN DI KOTA MEDAN

Abstract

Kemiskinan yang terjadi menyebabkan mencuatnya fenomena sosial salah satunya ruwetnya tata kota karena bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal, seperti pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Selain itu munculnya gelandangan dan pengemis sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang beroperasi di jalan-jalan protokol di kota-kota besar. Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian kehidupan di kota-kota besar di Indonesia terutama di kota Medan. Gelandangan dan pengemis sering terlihat di pinggiran jalan untuk melakukan tindakan minta-minta di tempat umum, sudah menjadi pilihan bagi mereka untuk orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Sifat materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Beberapa kebijakan penegakan hukum tentang penanganan gelandangan dan pengemis pada tempat umum di kota Medan secara umum, larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP, Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003. Dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Penggelandangan Dan Pengemis Pada Tempat Umum yakni; Merantau dengan modal nekad, malas berusaha, cacat fisik, Tidak adanya lapangan pekerjaan , dan lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum dapat dilakukan apabila terindikasi melakukan tindak pidana hal ini sesuai Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Dan apabila tidak terdapat unsur tindak pidana maka akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial