KAJIAN HUKUM TENTANG LEGALITAS KAWIN KONTAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI KOTA MEDAN

Abstract

Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu kesakralan yang ditujukan untuk waktuyangselama-lamayasampaimautmemisahkan,akantetapidalampraktiknya seringkali orang yang melangsungkan perkawinan yang bersifat sementara yang disebut kawin kontrak. Mengingat pentingnya masalah perkawinan, maka seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum yang penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing- masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974ayat (1). Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinanbaiksecara agama maupun pemerintahan,masih saja ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satubentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak. Dengan ketidak absahan dan ketidak legalitasan dalam Perkawinan kontrak yang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang hanya dibatasi oleh waktu dan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.