Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1918
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHALIMATUL MARYANI,SH,MH ( PEMBIMBING )-
dc.contributor.authorISKANDAR, RIZKI-
dc.date.accessioned2022-08-05T03:50:49Z-
dc.date.available2022-08-05T03:50:49Z-
dc.date.issued2021-07-15-
dc.identifier.other175114093-
dc.identifier.urihttp://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/1918-
dc.description.abstractPerkawinan merupakan sesuatu yang banyak di inginkan oleh manusia dengan harapan mendapatkan keturunan dan hidup bahagia. Saat ini perkawinan tidaklah terkendala oleh jarak, dikarenakan kemajuan teknologi yang begitu cepat sehigga memungkinkan orang untuk bertemu dan menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraannya. Perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya disebut dengan perkawinan campur, dari suatu perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus baik itu perkawinan antara masyarakat lokal maupun masyarakat yang meakukan perkawinan campur, sehingga perceraian bisa saja terjadi kapan saja dan dari perceraian itu akan menimbulkan masalah-masalah baru contonya mengenai hak asuh anak dari perkawinan itu seperti pada putusan Mahkamah Agung No 804 K/Pdt/2016. Pada perceraian perkawinan campur akan terjadi pemilihan hukum negara para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisa perkara tersebut dari sudut pandang hukum indonesia khususnya Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. data yang digunakan adalah data primer, data skunder dan data tersier. Sifat penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, sebagai analisa dalam putusan No 804 K/Pdt/2016 hukum yang digunakan hukum adalah hukum indonesia dengan pemilihan hukum Lex Fori. Dalam syarat pemegang hak asuh anak sesuai Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa yang berhak menjadi kuasa asuh adalah kedua orang tua, namun dipilih yang lebih layak oleh pengadilan. Adapun dalam putusan No.804 K/Pdt/2016 hak asuh anak diserahkan kepada pihak penggugat (ayah dari anak) karena pihak tergugat pernah menelantarkan anak tersebut.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUMN AL-WASHLIYAH 31 IL.HUK 2021en_US
dc.subjectAnalisis Perlindungan Hukumen_US
dc.subjectPerkawinan Campuranen_US
dc.titleANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 35 TAHUN 2014en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COVER.docxCOVER47.44 kBMicrosoft Word XMLView/Open
LEMBAR PENGESAHAN.docxLEMBAR PENGESAHAN36.19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DAFTAR ISI.docxDAFTAR ISI18.29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
KATA PENGANTAR.docxKATA PENGANTAR19.43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
ABSTRAK.docxABSTRAK20.48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
BAB 1.docx
  Restricted Access
BAB I26.56 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
BAB 2.docx
  Restricted Access
BAB II37.75 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
BAB 3.docx
  Restricted Access
BAB III26.29 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
BAB 4.docx
  Restricted Access
BAB IV44.87 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
BAB 5.docx
  Restricted Access
BAB V26.19 kBMicrosoft Word XMLView/Open Request a copy
DAFTAR PUSTAKA.docxDAFTAR PUSTAKA26.95 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.