IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBERLAKUAN ASAS RECHISVERWERKING (PELEPASAN HAK ) DI PERCUT SEI TUAN

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap pemberlakuan asas Rechtsverwerking (Pelepasan Hak) di Percut Sei Tuan. Pendaftaran tanah perlu disertai pula dengan pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu meliputi pencatatan secara sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi dari keadaan yang sebenarnya, karena semua itu berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan catur tertib pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, pemeliharaan data pertanahan dan lingkungan hidup.Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Sei Tuan, Percut Sei Tuan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan atau implementasi asas rechtsverwerking (Pelepasam Hak) di Percut Sei Tuan? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang ha katas tanah atas keberlakuan asas rechtsverwerking (Pelepasam Hak) di Percut Sei Tuan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, Pemerintah Percut Sei Tuan baik Bupati maupun jajarannya yaitu Badan Pertanahan Nasional Percut Sei Tuan belum sepenuhnya merealisasikan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga banyak tanah yang masih tumpang tindih hak penguasaannya. Banyak tanah-tanah yang hanya digarap tanpa adanya surat-surat yang berkekuatan hukum yang bisa menjamin bahwa tanah tersebut adalah milik para pihak yang menggarap tanah tersebut. Pihak yang menggarap tanah hanya berpegang pada kepercayaan pada orang-orang terdahulunya yang telah memberi tanah tersebut kepada mereka dan menggarapnya dengan itikad baik. Sampai saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus terusir dari tanah tersebut. Sebagian masalah sengketa tanah yang objek tanah sengketanya adalah tanah adat diselesaikan dengan cara adat yaitu dengan mengadakan ritual-ritual adat untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang diselesaikan secara adat inilah yang menerapkan konsep Rechtsverwerking dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah.