EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Terlepas dari kemajuan teknologi yang memiliki banyak pengaruh positif tetapi hanya saja bagi sebagian orang beranggapan bahwa kemajuan tersebut mengakibatkan pengaruh yang negatif pula. Pengaruh negatif yang dimaksud yaitu akan pemikiran manusia terhadap suatu kematian. Pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan mengakibatkan keluarga dari seorang pasien atau pasien sendiri mengajukan permohonan kepada tenaga medis atau dokter untuk mempercepat kematian bagi seorang pasien guna menghilangkan rasa sakit sehingga pasien bisa beristirahat dengan tenang dan hal inilah yang kita sebut dengan euthanasia. Selaras dengan judul penelitian ini yaitu “Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia”. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan hukum terkait euthanasia dalam persfektif hukum pidana? Apa faktor penyebab seseorang mengajukan permohonan euthanasia? Bagaimana pertanggung jawaban hukum medis terkait petugas medis (dokter) yang melakukan euthanasia?. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data tersier dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, satu-satunya yang digunakan untuk landasan hukum euthanasia adalah Pasal 344 KUHP, dan Faktor seseorang yang mengajukan permohonan melakukan euthanasia umumnya mengalami sakit yang parah dengan harapan hidup tipis, faktor frustasi dan faktor ekonomi atau finansial. Dilihat dalam euthanasia tidak dapat dibenarkan melakukan tindakan yang akan berakibat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien. Pemahaman ini diambil dari kode etik kedokteran Indonesia Pasal 7d tentang kewajiban umum seorang tenaga medis.