ANALISIS YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 PASAL 8 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA DALAM DISPENSASI PERKAWINAN DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Abstract

Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia perkawinan diindonesia awalmnya diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974,yaitu jika pria sudah berumur 19 tahundan wanita berumur 16 tahun. Batas usia perkawinan diindonesia ditetapkan agar dapat mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat sesuai dengan budaya masyarakat. Adapapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1) bagaimanakah penerapan hukum, faktor kendala penyalahgunaan perkawinan dibawah umur. 2) bagaimana tinjauan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Metode penelitian hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian guna dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam hukum positif Undang-Undang mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus memiliki kematangan baik fisik maupun jiwa dan raga jika hendak melangsungkan pernikahan sehingga ketika menikah mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa adanya perceraian. Undang-Undang juga mengatur mengenai pernikahan dibawah umur yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua kedua mempelai yang belum cukup umur.hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Telah Diperbaharui Menjadi Undang-Undang N0.16 Tahun 2019.