PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH)MENURUT UU NO.19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UUD NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO. 3168/Pid.Sus/20158/PNMdn)

Abstract

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa inggris “Criminal Liability” dan dalam bahasa Belanda “ Toereken Baarheid” adalah kewajiban suatu individu atau organisasi (korporasi) untuk menanggung konsekuensi atas suatu perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dipidana atau tidak, dalam hal ini seseorang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian melalui elektronik menurut UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2)Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ? 3)Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn ? Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah secara yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana telah ditetapkan oleh majelis hakim perkara tindak pidana ujaran kebencian dimedia sosial yang merujuk pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 atas perubahan UU No.11 Tahun 2008 “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agam, ras, dan antar golongan (SARA)” dan Pasal 45 ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah ).