ANALISA YURIDIS PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan)

Abstract

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pengentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratis yang mana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena penulis melihat pentingnya upaya penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang mana hal tersebut sesuai dengan budaya leluhur bangsa indonesia.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengentian penuntutan yang berkeadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memilih instansi yang memiliki kaitan dengan permasalahan ini yakni di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilian Restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengentian penuntutan beradarkan keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila para pihak dapat bersepakat dalam melakukannya dimana tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dan tujuan akhirnya adalah menciptakan ketentraman dalam bermasyarakat. Bahwa penegakkan hukum yang dilakukan pada kasus Nomor: Print-610/L.2.35/Eku.2/10/2020 tidak saja mengenai pelanggaran hukum saja tetapi juga berkaitan dengan moral dan sikap dalam bermasyarakat. Karena diharapkan agar masyarakat pada waktu-waktu kedepannya untuk lebih menjaga diri dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan masyarakat kembali bermusyawarah jika terjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.