PENEGAKAN HUKUM AKIBAT MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN (STUDI PUTUSAN NO 173/PID.SUS/2021/PTDKI HABIB AN RIZIEQ SHIHAB)

Abstract

Saat ini warga dihadapkandengan virus varianbaru yang berasal dari Kota Wuhan, China. Virus ini muncul padatahun 2019silam dengan nama Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal denganCOVID-19, dimana virus ini merupakan penyakit menular yang menyerang pernafasan dengan gejala demam, batuk dan sesak nafas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan PSBB dan Karantina merupakan upaya dari adanya kedaruratan kesehatan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018). Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana ruang lingkup pengaturan prokes di indonesia? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pelanggaran protokol kesehatan? Metode penelitian hokum ini adalah yuridis normatif,yaitu penelitian guna dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. kepada para pemimpin dipemerintahan untuk mengambil langkah Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 menginstruksikan -langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.