TINJAUAN SURAT EDARAN SATGAS COVID-19 NOMOR 20 TAHUN 2021 ATAS KEBIJAKAN WAJIB KARANTINA SETELAH MELAKUKAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PADA TRAVEL HUB HOTEL)

Abstract

Fenomena penyebaran virus corona( Covid-19 ) yang sangat cepat dan tidak terkendali membuat world health organization ( WHO) menetapkan bahwa salah satu negara terdampak covid-19 telah berupaya membuat beberapa kebijakan demi menekan penyebaran dan membatasi ruang gerak penularan covid 19. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi wajib menjalani karantina bagi warga negara indonesia ( WNI ) dan warga negara asing ( WNA ) yang telah melakukan perjalanan internasional yang tertuang dalam surat edaran satgas covid-19 nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi covid-19. Kebijakan atas wajib menjalani karantina pada masa pandemi berpotensi terjadi pelanggaran dari segi pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji lebih khusus kepada regulasi karantina mandiri yang di tempatkan di hotel dengan komponen seluruh beban biaya yang timbul tidak di tanggung oleh pemerintah melainkan di tanggung sendiri. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan karantina mandiri. Penelitian ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan wajib menjalani karantina dalam keadaan darurat seperti pandemi covid-19 merupakan sesuatu yang dibolehkan secara hukum, sejauh pembatasan hak asasi manusia masih dalam golongan hak derogale right ( yang dapat di batasi pemenuhannya). Meskipun demikian, dalam mengambil tindakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, dan penuh kebijaksanaan. Adanya sanksi pelanggaran yang diberikan ( seperti contoh kasus putusan nomor 21/Pid.S/2021/PN Tng ) perihal kabur dari pusat karantina, walaupun proses persidangan dan gelar perkara merupakan sidang acara pidana singkat, berharap tidak hanya sekedar menimbulkan efek jera pada masyarakat umum sebagai upaya agar masyarakat sadar hukum dan upaya pencegahan kasus serupa tidak terjadi dan terulang kembali.