Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNas, Khairul-
dc.contributor.authorLubis, Mhd Ridwan-
dc.date.accessioned2023-08-30T04:44:35Z-
dc.date.available2023-08-30T04:44:35Z-
dc.date.issued2022-12-20-
dc.identifier.urihttp://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3081-
dc.description.abstractTujuan dari penelitian 1.Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan manusia.2. Untuk mengetahui tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdangan manusia.3. Untuk mengetahui solusi apa yang diambil oleh aparat perlindungan hukum dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan perempuan.Metode Penelitian Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melelui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus.Hasil Penelitian Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan manusia ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh .1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Manusia”;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurngan selama 3 (tiga) bulan. Upaya atau solusi pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia adalah sebagai berikut. Pemerintah memperkuat pengamanan di perbatasan. Pemerintah memperkuat hukum dan penegakannya tentang perdagangan manusia. Pemerintah bekerjasama dengan negara-negara lain terutama dalam pengusutan dan penindakan pelaku perdagangan manusia.en_US
dc.publisherFH UMN AL-WASHLIYAH 11 HUK 2023en_US
dc.subjectPerempunan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Tracfficking Putusan No 1451 /Pid . Sus /2021 Pn Medanen_US
dc.titlePERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUNAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (TRACFFICKING) ( STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN Putusan NO 1451 /PID . SUS /2021 PN MEDAN)en_US
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
a. Cover.docCOVER128.5 kBMicrosoft WordView/Open
b. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docTANDA PERSETUJUAN SKRIPSI533 kBMicrosoft WordView/Open
c. KATA PENGANTAR.docKATA PENGANTAR285 kBMicrosoft WordView/Open
d. DAFTAR ISI.docDAFTAR ISI57 kBMicrosoft WordView/Open
e. ABSTRAK.docABSTRAK477 kBMicrosoft WordView/Open
f. BAB I.doc
  Restricted Access
BAB I65.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
g. BAB II.doc
  Restricted Access
BAB II86.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
h. BAB III.doc
  Restricted Access
BAB III43.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
i. BAB IV.doc
  Restricted Access
BAB IV160 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
j. BAB V.doc
  Restricted Access
BAB V38.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
k. DAFTAR PUSTAKA.docDAFTAR PUSTAKA38 kBMicrosoft WordView/Open
l. Biodata Mahasiswa.docBio data mahasiswa306 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.