PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA BENGKEL KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Abstract

BPD merupakan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi pustaka/dokumentasi yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawatan Desa (BPD) memiliki peran sebagai legislatif tingkat desa dalam menampung, memilah, dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pemerintah Desa sebagai masukan terhadap pembangunan Desa. Akan tetapi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa seorang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat sewaktu-waktu diberhentikan karena melakukan suatu pelanggaran diluar kewenangan seperti yang terjadi pada Anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Bengkel.