ANALISIS PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UPAH KERJA TENAGA HONORER PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengaturan upah kerja tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai. UU No. 5 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan ASN yang mencakup prinsip-prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi UU ini terhadap tenaga honorer masih menjadi isu penting mengingat perbedaan status kepegawaian antara ASN dan tenaga honorer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai dinas dan analisis dokumen terkait kebijakan kepegawaian dan upah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 5 Tahun 2014 telah menetapkan standar yang jelas untuk ASN, penerapannya terhadap tenaga honorer belum optimal. Tenaga honorer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai masih mengalami ketidakpastian upah dan kesejahteraan yang tidak setara dengan ASN. Selain itu, terdapat kekurangan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan upah yang menyebabkan disparitas dalam penerimaan tenaga honorer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya revisi dan penyesuaian kebijakan yang lebih inklusif untuk tenaga honorer agar dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam penetapan upah, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan, serta advokasi untuk pengakuan hukum yang lebih baik bagi tenaga honorer.