TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT PUTUSAN NOMOR 1271/PID.B/2023/PN LB

Abstract

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, seperti yang diatur dalam berbagai putusan pengadilan, Ketentuan hukum pidana sering kali memberikan kesan bahwa hanya ada satu pelaku utama yang dibebankan sanksi pidana untuk setiap tindak pidana. Menunjukkan bagaimana hukum pidana harus menanggapi situasi di mana kejahatan dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu individu Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang Oleh karena itu penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting. Pelaku dalam pengertian plegen secara umum harus dibedakan dengan pelaku dalam rumusan Pasal 55 ayat (1). Tujuaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut . Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Reskrim Polsek Galang Polresta Deli Serdang di Jl.Perintis Kemerdekaan No 1 Galang Kota kec.Galang Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, berbagai faktor penyebab dan pertimbangan hukum menunjukkan kompleksitas kasus tersebut. Faktor penyebab utama termasuk kondisi ekonomi dan sosial yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan yang dapat memperbesar risiko keterlibatan dalam tindak pidana. Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, serta faktor psikologis seperti gangguan emosional dan karakteristik kepribadian tertentu, juga memainkan peran signifikan dalam mendorong tindakan kejahatan. Dapat simpulkan bahwa Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana