PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia yang menyebabkan kematian dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 juga memperkuat pentingnya peng awasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan lalu lintas, menggarisbawahi perlunya rekayasa lalu lintas dan perbaikan manajemen lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam menegakkan sanksi pidana secara konsisten. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pertama, faktor kelalaian terdakwa menjadi kunci utama dalam penentuan sanksi. Hakim memandang bahwa kelalaian terdakwa, yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk, merupakan penyebab utama kecelakaan. Tindak pidana terkait kecelakaan lalu lintas juga mengacu pada Pasal 359 dan 360 KUHP bagi kasus yang melibatkan kematian atau luka-luka akibat kelalaian. Kewajiban bagi perusahaan angkutan umum yang terlibat dalam kecelakaan juga diatur dalam UU LLAJ, yang mencakup kewajiban mengganti kerugian kepada penumpang atau pemilik barang. Implementasi hukum ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan secara rinci, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh sarana dan prasarana penegak hukum serta perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyediakan landasan hukum yang jelas. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pada penerapan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, meskipun tetap memperhatikan seriusnya akibat dari kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan fata