PENANGANAN KEJAHATAN BERBASIS SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)

Abstract

Satuan Gegana Brimob POLRI merupakan satuan khusus yang memiliki peran strategis dalam menangani kejahatan berisiko tinggi, seperti penggunaan senjata api dan bahan peledak yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Kompleksitas dan tingkat bahaya dari tugas tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi setiap personel yang bertugas. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang tersedia sering kali belum optimal sehingga dapat menimbulkan dilema hukum di lapangan. Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisperaturanperundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi Satuan Gegana, mengidentifikasi kendalaimplementasidilapangan,sertamerumuskanupayayangdapatdilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap personel Gegana dalam menjalankantugasnya.Metodepenelitianyangdigunakanadalahyuridisempiris, denganpendekatankualitatif.Datadiperolehmelaluiwawancaradengan anggota Gegana Brimob Polda Sumatera Utara, studi pustaka terhadap regulasi yang relevan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan tugas operasional. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasecaranormatifperlindunganhukum telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Namun, dalam implementasinya, perlindungan tersebut masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan personel, SOP yang belum adaptif, serta tekanan sosial dan media. Upaya peningkatan telah dilakukan melalui pelatihanhukum,revisiSOP,pendampinganhukum,dandigitalisasidokumentasi operasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar lembaga dan penguatanedukasihukumpreventifagarperlindunganhukumbagiSatuanGegana menjadi lebih efektif dan menyeluruh.