ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Tbt)

Abstract

Pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat. Keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media cetak dan media elektronik ditunjukkan seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi, dan pelakunya tidak menutup dari keluarga sendiri. Keluarga adalah orang-orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normative yakni ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt diatas terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerapan Pasal 367 KUHP pada kasus pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 367 yaitu, Barang siapa, mengambil barang yang seluruhnya atau kepunyaan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor: 65/Pid.B/2024/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti) dan non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)