ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSERTOAN TERBATAS

Abstract

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham meliputi keabsahan formal akta, verifikasi identitas dan kesepakatan para pihak, serta memastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham, bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, bagaimana hambatan-hambatan notaris yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etiknya. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris atau akta relaas atau akta pejabat Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dan pejabat yang berwenang disebut bentuk akta berita acara rapat umum pemegang saham. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partij (partij akten) Risalah RUPS yang disusun dihadapan Notaris dan merupakan sebuah akta partij ketika sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu melaksanakan RUPS ditempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut. Hambatan-hambatan notaris sehubungan dengan dalam pembuatan akta pemegang saham mencakup kehadiran fisik, keabsahan data dan dokumen, serta benturan kepentingan. dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) atau teleconference, di mana pemegang saham mungkin berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan pandangan ahli hukum mengenai makna "berhadapan langsung dengan notaris" dalam konteks e-RUPS menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan akta yang dibuat, kuorum rapat atau mekanisme pemanggilan, tidak terpenuhi, akta yang dibuat notaris dapat dianggap tidak sah atau nilainya turun menjadi akta di bawah tangan.