TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA ANGGOTA POLRI DAN PIHAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstract

Perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil pada dasarnya mengikat secara hukum perdata bagi kedua belah pihak, sama seperti perjanjian utang piutang biasa, dan diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Status sebagai anggota Polri tidak menghapus kewajiban perdatanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil, bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil, bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil adalah sah secara hukum perdata sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Jika semua syarat tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdata). Pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan/atau peralihan risiko. Pihak yang dirugikan berhak memilih salah satu atau kombinasi dari upaya hukum tersebut, yang dimulai dengan somasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan atau diselesaikan melalui cara alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau negosiasi. Penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi (seperti mediasi atau negosiasi) dan litigasi (melalui pengadilan). Jika mediasi gagal, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan (gugatan wanprestasi). Penting dicatat bahwa sengketa utang piutang murni merupakan ranah hukum perdata dan tidak bisa dipidana penjara kecuali terdapat unsur penipuan/penggelapan yang bisa dibuktikan.