PENYELESAIA SENGKETA LAHAN MELALUI JALUR PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN : TINJAUAN YURIDIS ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION (ADR)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tanah menjadi suatu kebutuhan yang pokok pada kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia sehari-hari sering terjadi perselisihan dan terjadi pertumpahan darah yang disebabkan oleh sengketa tanah, hal ini diketahui berawal dari adanya keberatan suatu hak atas tanah, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian pertanahan di luar pengadilan di Indonesia, bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penyelesaian sengketa lahan di luar pengadilan. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum penyelesaian tanah secara berpedoman pada Keputusan Kepala BPN RI No. 34 tahun 2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang memberikan arahan langkah-langkah upaya penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan. Prosedur peneyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah dilakukan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengatahui kemauan masing-masing pihak. Setelah pemanggilan pihak secara terpisah melakukan pengecekan data baik data fisik maupun data yuridis. Dari data tersebut kemudian Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator. Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa. Upaya mengatasi hambatan adalah mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali.