ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA

Abstract

Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama berbagai lembaga pemerintah, terutama berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan (melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan unit terkait) dan juga melibatkan peran TNI Angkatan Laut serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, bagaimana pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982, bagaimana hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia dan upaya mengatasinya. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normative dan didukung data yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia dilakukan melalui mekanisme Port State Control (PSC) oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing (PSCO) untuk memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal sesuai standar internasional. Selain itu, TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan oleh kapal asing. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap konvensi maritim, pelarangan kegiatan yang mengancam kedaulatan, dan pemantauan melalui sistem seperti AIS (Automatic Identification System). Pemberlakuan ketentuan bagi kapal berbendera asing untuk melintas di alur laut kepulauan Indonesia ditinjau dari perspektif hukum negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 adalah kapal berbendera asing memiliki hak lintas damai dan transit di alur laut kepulauan (ALKI) untuk transit yang terus-menerus, langsung, dan cepat antara dua bagian high seas atau ZEE. Indonesia, sebagai negara kepulauan, dapat menetapkan ALKI untuk mengatur lintasan ini sesuai hukum nasionalnya, tetapi hak kapal asing tidak boleh dihalangi. Hambatan pengawasan kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi, wilayah laut yang sangat luas, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.