TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP DEMONSTRAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Penegakan hukum tidak boleh melanggar hak peserta demonstrasi yang tertib. Mereka tetap mendapat perlindungan hukum dari negar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tatacara menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bagaimana pertanggungjawaban pidana terjadinya anarkisme dalam penyampaikan aspirasi di muka umum, bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan demonstran yang anarkis dalam penyampaian aspirasi di muka umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Tatacara menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah adanya kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan mendapatkan surat ijin berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan serta mewajibkan pengunjuk rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama rute dan alat peraga yang digunakan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis adalah Pihak kepolisian berwenang melakukan tindakan tegas, mulai dari pembubaran hingga penegakan hukum, sesuai dengan prosedur yang berlaku jika terjadi pelanggaran dan tindakan anarkis. Penyidik akan menentukan peran pelaku (pelaku utama, turut serta, atau penganjur) berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum terhadap tindakan demonstran yang anarkis dalam penyampaian aspirasi di muka umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia adalah tidak menghilangkan hak menyampaikan pendapat, tetapi membedakan pelanggaran pidana dengan penyampaian aspirasi Tindakan anarkis seperti perusakan, kekerasan, atau kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dikenai sanksi hukum pidana (misalnya Pasal 170 KUHP), sementara peserta lain yang taat hukum tetap dilindungi dan dijamin haknya