ANALISIS PERIKATAN JUDI ONLINE OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN DISIPLIN POLRI

Abstract

Keterlibatan anggota kepolisian dalam judi online berdampak pada dua ranah hukum yaitu Hukum Perdata (khususnya terkait perikatan) dan Peraturan Disiplin Polri (terkait sanksi internal). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam judi online, bagaimana hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi online terhadap anggotanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan di Indonesia. Perjanjian yang berkaitan dengan perjudian online oleh siapa pun, termasuk anggota kepolisian, adalah batal demi hukum di Indonesia karena objeknya ilegal. Anggota kepolisian yang terlibat menghadapi sanksi pidana dan sanksi etik berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam judi online dilakukan melalui dua jalur, yaitu sanksi pidana berdasarkan hukum umum dan sanksi disiplin serta kode etik internal Polri, yang dapat berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini mencakup penindakan terhadap anggota yang hanya sekadar bermain judi online, terlebih lagi jika terlibat sebagai pelindung (beking) atau bagian dari jaringan bandar. Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi online terhadap anggotanya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan masalah internal seperti potensi keterlibatan oknum aparat. Hambatan ini muncul karena kesulitan mengumpulkan bukti elektronik, sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, dan minimnya keahlian teknologi di kalangan penyidik, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara kepolisian dan instansi terkait.