PENGGELAPAN DAN PERDAGANGAN SEPEDA MOTOR SECARA ILEGAL MENURUT PASA 372 KUHP DAN KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (PASAL 480 KUHP)

Abstract

Penggelapan dan perdagangan sepeda motor secara ilegal merupakan tindak kejahatan serius di Indonesia. Praktik ini melibatkan berbagai aktivitas melanggar hukum yang merugikan pemilik asli, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan, bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan. . Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan seta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan adalah dua tindak pidana yang sering terkait erat dalam hukum di Indonesia. Pelaku utama penggelapan dijerat dengan Pasal 372 KUHP, sedangkan pihak yang menerima atau membeli barang hasil kejahatan tersebut dijerat dengan Pasal 480 KUHP (penadahan). Penggelapan merupakan kejahatan primer yang menghasilkan barang ilegal, sementara penadahan adalah kejahatan sekunder atau lanjutan yang membantu mendistribusikan atau menyembunyikan hasil kejahatan primer untuk keuntungan ekonomi. Adanya penadah membuat pelaku penggelapan lebih mudah menjual barang curian, sehingga tindak pidana penadahan secara tidak langsung mendukung terjadinya penggelapan. Penangkapan penadah seringkali merupakan pengembangan dari kasus penggelapan atau pencurian. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor secara ilegal dan kaitannya dengan tindak pidana penadahan. Pelaku utama yang menggelapkan sepeda motor dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jika penggelapan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau karena jabatannya, ancaman pidananya dapat lebih berat (Pasal 374 KUHP), yaitu penjara paling lama lima tahun. Pihak yang menerima, membeli, menyewa, atau menarik keuntungan dari sepeda motor hasil penggelapan dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dan Ancaman hukuman bagi pelaku penadahan adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.