PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap Proses Penegakan Hukum di Peradilan Anak)

Abstract

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan seta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual teerhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender dalam penyebaran konten pornografi adalah korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku, sehingga korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitus