ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG MENGGUNAKAN SENJATA API TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl)

Abstract

Penegakan hukum terhadap warga sipil yang memiliki atau menggunakan senjata api tanpa hak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menetapkan hukuman pidana maksimal pidana mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun bagi pelanggarnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api, bagaimanakah penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl. Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan pembahasan dapa disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Perpu No. 20 Tahun 1960, peraturan Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata ap tanpa izin juga cukup berat yaitu dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan hukuman masksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil adalah dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegitan tugas yang bersifat penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan, tugas yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara unsur niat dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana. Melakukan tindakan represif yaitu suatu tindakan pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpul semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan bila terjadi suatu tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl adalah semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana