PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERGANTIAN KRU KAPAL DI KANTOR SYAHBANDAR BELAWAN (Studi Putusan Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn)

Abstract

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia, bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sehingga para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam penanggulangan pemalsuan surat pergantian kru kapal adalah adalah dengan upaya penal yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pemalsuan surat pergantian kru kapal sedangkan upaya non penal dilakukan dengan lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa.