Analisis Hukum terhadap Keabsahan Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Deli Serdang Sumatera Utara

Abstract

Pemungutan suara dalam pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pemungutan suara dapat terganggu oleh keadaan tertentu, salah satunya bencana banjir. Kondisi tersebut terjadi dalam Pilkada Deli Serdang, ketika sejumlah TPS terdampak banjir sehingga pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai dasar pengaturan, pelaksanaan, dan keabsahan pemungutan suara susulan yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang.