Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah yang Mengakibatkan Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari Kecamatan Tanjung Balai Utara

Abstract

Penelitian ini membahas peranan hukum dalam mengatasi persoalan ekonomi yang berdampak pada peningkatan tingkat kejahatan di Kota Tanjung Balai. Kota ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi yang fluktuatif dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yang berdampak langsung terhadap dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam hal kriminalitas. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya akses terhadap lapangan pekerjaan menjadi pemicu utama meningkatnya tindak kriminal, seperti pencurian, penipuan, dan perdagangan narkoba. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai alat represif (penindakan) tetapi juga sebagai sarana preventif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi di Tanjung Balai, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan hukum yang dapat mendukung perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Secara khusus, penelitian ini mengangkat tiga pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dengan tingkat kejahatan di Tanjung Balai, sejauh mana peran hukum dan aparat penegak hukum dalam mengendalikan dampak ekonomi terhadap kriminalitas dan bentuk strategi atau kebijakan hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ekonomi sebagai faktor pemicu kejahatan. Penelitian ini penting mengingat bahwa penanganan kriminalitas yang berkelanjutan harus melibatkan pendekatan yang holistik dan tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa), pemerintah daerah, serta masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan realitas sosial yang terjadi, mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari laporan kriminalitas, statistik kemiskinan, dan dokumen kebijakan daerah sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Tanjung Balai masih bersifat reaktif dan kurang menyentuh akar permasalahan ekonomi sebagai penyebab utama kejahatan. Banyak kasus kejahatan yang sebenarnya dapat dicegah apabila ada intervensi hukum yang lebih proaktif melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebijakan hukum yang bersifat preventif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antara aparat hukum dan instansi ekonomi pemerintah daerah, perumusan peraturan daerah yang berorientasi pada keadilan sosial, serta pengembangan program hukum berbasis masyarakat untuk menekan potensi kejahatan dari akar ekonominya.