KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI DISIPLIN SEDANG BAGI ASN DILINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai pelanggaran yang dilakukan pegawai yang bersangkutan, agar mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Beberapa Pelanggaran disiplin juga terjadi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara. Rumusan masalah ada 3 (tiga) yaitu pertama bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara, kedua hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Sanksi Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara, ketiga apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh BKD dan Inspektorat dalam penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif. Prosedur penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan dijatuhkannya sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja, penggadaian barang atau inventaris kantor dengan merujuk pada pasal-pasal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar pertimbangan penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negaranya. Alasannya yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin berdampak pada bagian lingkungan kerjanya, instansinya dan negaranya. Hambatan yang terjadi adalah masih tingginya toleransi atasan dalam memberikan izin keluar kantor kepada pegawainya, dan rendahnya kesadaran pegawai. Atasan memiliki rasa kasihan atau ewuh-pekewuh terhadap pegawainya yang melanggar apabila ia harus memberikan surat peringatan tertulis akan berdampak pada penurunan gaji. Selain itu untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara dilakukan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain.