IMPLEMENTASI QANUN ACEH DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE TERHADAP CYBER CRIME DI KABUPATEN ACEH BESAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi Qanun Aceh dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Terhadap Cyber Crime di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tiga macam cara pengumpulan data. Pertama Data Primer yangdikumpulkan dengan dua macam cara yaitu Wawancara. Kedua Data Sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan-laporan tertulis yang dikeluarkan. Juga dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku teks, catatan kuliah, makalah-makalah, bahan seminar, dan lain-lain.Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, meninterpretasikan dan menganalisis data untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan pendapat dari responden diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Qanun Aceh mengenai tindak pidana cyber crime belum dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Besar belum mengatur mengenai tindak pidana cyber crime. Pihak pengadilan negeri dan kepolisian mengikuti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE dalam menindak kasus cyber crime dinilai sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari sudah puasnya responden denga isi dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang sudah lebih meluas sehingga masyarakat tidak bisa sewenang-wenang lagi dalam menggunakan media sosial.Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang turut memperngaruhi maraknya cyber crime yaitu Faktor lingkungan, Faktor Ekonomi dan Faktor Kelalaian.Upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana cyber crime yaitu dengan penyuluhan berupa sosialisasi, pendampingan, penyuluhan agama dan pelatihan yang dilakukan oleh kepolisian, kominfo, kejaksaan dan ulama kepada masyarakat.