PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Pembalakan hutan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit di berantas. Hutan yang berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengadakan pengaturanpengaturan hukum terhadap penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanggulangan tindak pidana Illegal Loging? Apasaja kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Loging? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana Illegal Loging? Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku literature-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana llegal logging juga melakkan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyidik PNS dengan menggunakan data di atas pada Bab Laporan Penelitian dijelaskan dan diuraikan hasil-hasil penelitian melalui data primer dan sekunder yang kemudian di seleksi serta dianalisa sedangkan data yang diperoleh di lapangan diedit sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permaslahan yang dibahas yaiu mengenai peran Penyidik PNS. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran Penyidik PNS bidang kehutanan dalam tindak pidana illegal logging lebih efektif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana illegal loging hal ini disebabkan karena keterbatasan yang selalu dihadapi Polri Khususnya keterbatasan personil di bidang penyidik dan keterbatasan di bidang pengetahuan di bidang tertentu yang menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi. Kendala-kendala yang dihadapi Penyidik PNS dalam penanggulangan tindak pidana illegal logging secara umum adalah lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (actor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, kurangnya sarana dan sarana dan prasarana, dan keterbatasan dana.