TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DAPAT DIJADIKAN JAMINAN EKSEKUSI JIKA TERJADI WANPRESTASI ( Studi Kasus Nomor : 22\Pdt/ G.S/2020/PN Mdn )

Abstract

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas masalah tentang wanprestasi suatu perjanjian Hutang Piutang yang sepakati oleh kedua belah pihak yang dibuat dihadapan Notaris dengan keinginan kedua belah pihak.Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif. Sifat penelitian skripsi ini adalah bersifat penelitian dekriptif analitis, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh Putusan Nomor: 22/Pdt.G.S/2020/PN Mdn. Teknik Pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdata. Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi atau kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tetapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Menurut Pasal 1247 KUHPerdata bila wanprestasi terjadi, maka yang melakukannya berkewajiban membayar ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan.Untuk adanya kewajiban membayar ganti kerugian, harus didahului dengan suatu penagihan oleh pihak yang berhak. Salah satu bukti yang dapat digunakan adalah akta pengakuan hutang. Dalam akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perjanjian.Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Tindakan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya menjalankan Pembayaran uang tersebut sudah cukup terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Para pihak terutama kreditur tidak jarang meminta agar hutang piutang yang terjadi dibuat dengan akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu.