PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/ 2018/PN.Mdn)

Abstract

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hokum penyalahgunaan narkob akepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah POLRI selaku alat Negara penegak hokum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kerja sama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan emestinya. Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat iku terlibat sebagai pengedar dan pemakai narkotika tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkotika. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di Lakukan oleh Aparat Kepolisian di Kota Medan dalam putusan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN. Hasil penelitian proses terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana adalah dilakukan proses sebagaimana warga Negara sipillainnya, yaitu menggunakan aturan hukum pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP setelah dapat putusan yang tetap dari pengadilan maka diproses disiplin anggota Polri oleh Propam Bentuk pertanggung jawabannya diproses sesuai ketentuan hokum acara pidana yang berlaku di Indonesia.