MEKANISME PENDAFTARAN HAK WARIS ATAS TANAH PADA BPN DI LUBUKPAKAM KABUPATEN DELI SERDANG

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penerbitan sertifikat berdasarkan waris terhadap hak atas tanah di Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian waris Putusan Pengadilan Nomor : 572/Pdt.G/2018/ PN.Mdn, untuk mengetahui proses pendaftaran hak waris terhadap tanda yang bersertifikat di BPN Kabupaten Deli Serdang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat berdasarkan waris terhadap hak atas tanah di Kabupaten Deli Serdang ? 2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan pada Putusan Pengadilan Nomor : 572/Pdt.G/2018/PN.Mdn ? 3) Bagaimanakah proses pendaftaran hak waris terhadap tanda yang bersertifikat di BPN Kabupaten Deli Serdang ? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan sumberdata primer,sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, Teknik analisis data adalah teknikanalisis kualitatif dengan caradiskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme Penerbitan Sertifikat Berdasarkan Waris terhadap hak atas tanah di Kabupaten Deli Serdang, Mekanisme dan syarat penerbitan sertifikat di Kabupaten Deli Serdang selaras antara peraturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan pada putusan pengadilan nomor : 572/Pdt.G/2018/PN.Mdnterjadinya sengketa waris masyarakat yaitu suatu masalah yang timbul akibat adanya dualisme hukum dalam perkembangan pembagian harta waris. Proses penerbitan sertifikat sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka mengacu pada ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan prosedur Turun waris, Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW) yang dibuat oleh PPAT. Kemudian apabila sertifikat hendak diberikan kepada salah satu ahli waris, maka harus dengan akta APHW yang dibuat oleh PPAT. Bagi ahli waris yang lain maka harus dengan dibuatnya surat pernyataan tidak menerima bagian yang ditandatangani oleh ahli waris dengan 2 orang saksi