Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. M. Ridwan Lubis, SH., M.Hum ( PEMBIMBING )-
dc.contributor.authorUTAMI, DINDA PUSPA TRI-
dc.date.accessioned2022-10-28T04:28:19Z-
dc.date.available2022-10-28T04:28:19Z-
dc.date.issued2022-07-05-
dc.identifier.other185114032-
dc.identifier.urihttp://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2163-
dc.description.abstractPenggunaan alat bukti rekaman elektronik kini sudah menjadi bagian dari pada praktik hukum, khususnya dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi pada Pasal 184 KUHAP tidak ada mengatur secara jelas terkait rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan pidana. Selaras dengan judul penelitian ini yaitu “Legalitas rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu apa peran pembuktian dalam hukum acara pidana? Apa saja jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya? Dan bagaimana eksistensi serta kedudukan rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif dan pendekatan analisis yuridis empiris. Lokasi Penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas rekaman elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang merupakan pijakan dalam mengakui keberadaan rekaman elektronik sebagai alat bukti, yang mana telah diatur dan diakui dalam beberapa undang-undang, antara lain; UU ITE, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Dokumen Perusahaan dan UU Terorisme. Agar rekaman elektronik diterima menjadi alat bukti dalam persidangan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur dalam UU ITE dan juga mengajukan alat bukti lainnya, sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherUMN AL-WASHLIYAH 13 IL.HUK 2022en_US
dc.subjectLegalitasen_US
dc.subjectRekaman Elektroniken_US
dc.subjectAlat Buktien_US
dc.subjectPencucian Uang.en_US
dc.titleLEGALITAS REKAMAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG (Studi di Pengadilan Negeri Medan )en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Skripsi Mahasiswa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
COVER.docCOVER91.5 kBMicrosoft WordView/Open
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docLEMBAR PERSETUJUAN39 kBMicrosoft WordView/Open
DAFTAR ISI.docDAFTAR ISI39.5 kBMicrosoft WordView/Open
KATA PENGANTAR.docKATA PENGANTAR36 kBMicrosoft WordView/Open
ABSTRAK.docABSTRAK32.5 kBMicrosoft WordView/Open
BAB I.doc
  Restricted Access
BAB I55 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
BAB II.doc
  Restricted Access
BAB II94 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
BAB III.doc
  Restricted Access
BAB III50.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
BAB IV.doc
  Restricted Access
BAB IV163 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
BAB V.doc
  Restricted Access
BAB V52.5 kBMicrosoft WordView/Open Request a copy
DAFTAR PUSTAKA.docDAFTAR PUSTAKA55.5 kBMicrosoft WordView/Open
LAMPIRAN.docLAMPIRAN47.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.