TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA MEDAN

Abstract

Kebutuhan manusia akan tempat usaha semakin meningkat khususnya di kota medan tempat usaha tersebut adalah kios,. Kios menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) merupakan toko kecil tempat berjualan sayuran, naju dan sebagainya. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di tengah masyarakat, dan juga pembangunan pada sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah tersebut sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah pasar. Pemerintah kota medan melalui dinas pasar selaku pengelola menyediakan fasilitas berupa kios yang diperuntukan bagi pedagang yang dituangkan melalui surat perjanjian pemakaian toko/kios/ los. Sebagai bukti telah terjadinya sebuah perikatan antara pihak pedagang dengan pemerintah kota medan yang di wakili oleh dinas pasar. Atas dasar kebutuhan inilah sebagai inisiatif diadakan kesepakatan untuk mengatasi masalah hukum yang berhubungan dengan tempat usaha tersebut salah satunya dibuat suatu perjanjian. Perjanjian harus ditetapkan hak dan kewajiban para pihak. Dari latar belakang di atas penulis di atas penulis merumuskan permasalahan pelaksanaan perjanjian hak pakai kios menjadi dasar pembahasan skripsi ini yaitu untuk memperdalam tentang tinjauan yuridis perjanjian pemakaian kios dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan 2 cara yaitu : penelitian keputusan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yyang terjadi antara penyewa dengan pemilik dan perusahaan daerah pasr dilakukan dengan tulisan dan lisan. Perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 KUH perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Hubungan hukum antara penyedia lahan lapak dengan penyewa lahan lapak sangat erat kaitannya karena antara penyedia lahan lapak dengan penyewa lahan lapak memiliki keterikatan dalam hal perjanjian sewa menyewa, antara penyewa lahan lapak dengan PD. Pasar memiliki hubungan hukum secara tidak langsung karena penyewa lahan lapak diwajibkan untuk membayar biaya retribusi jasa harian untuk membayar program kerja PD. Pasarm dan antara penyedia lahan lapak dengan PD. Pasar tidak memiliki hubungan hukum apapun karena tidak ada perjanjian apapun yang mengikatnya.