PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2820/PID.B/2017/PN.MDN )

Abstract

Kejahatan Penggelapan dalam Jabatan sering terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana atau kejahatan Penggelapan dalam Jabatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, Diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda, dikarenakan banyaknya masyarakat disekitar tingkat perekonomian yang sangat rendah, baik itu pendidikan serta iman seseorang mulai berkurang sehingga lebih mengambil jalan pintas untuk menguntungkan diri sendiri. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gelar sarjana dalam hal ini Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan, untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor: 2820/Pid.B/2017/PN.Mdn, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor: 2820/Pid.B/2017/PN.Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis artinya bahwa penelitian menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum dalam pemaparannya Penulis memakai data primer penelitian empiris, dan penelitian normatif serta kemudian menggunakan data sekunder. Penelitian empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum yaitu data secara tertulis. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan barang yang dikuasai karena adanya hubungan kerja, adalah sebagai berikut: Faktor rendahnya tingkat pendidikan, Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat; dan, Faktor kondisi sosial ekonomi, Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan adalah sudah tepat dimana jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 374 KUHPidana atau kedua Pasal 372 KUHPidana, diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dalam memutuskan melalui minimal dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.