LEGALITAS NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TERHADAP PELAKU USAHA BUDIDAYA IKAN LELE ORGANIK DI DESA PEKAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Abstract

Di dalam menjalankan usahanya para pelaku pembudidaya ikan air tawar diwajibkan untuk mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku pembudidaya ikan air tawar mengembangkan usahanya. NIB sebagai legalitas usaha yang berlaku bagi para pelaku usaha di Indonesia saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lebih lanjut NIB bagi pelaku budidaya ikan air tawar melalui pengalamannya sekaligus menganalisis data temuan dengan teori relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku budidaya ikan air tawar sendiri memulai usahanya berbekal dari keterampilan yang dimiliki dari hobi. Bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha, maka harus mengajukan dan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Tahap pendirian suatu badan usaha sampai dengan mendapatkan izin menjalankan usaha tertentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan usaha baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha tersebut dapat menjadi instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna memepermudah masyarakat yang mengajukan permohonan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (selanjutnya disebut OSS). Pada tahun 2018 pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan ini diperuntukan pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha. Diharapkan dengan adanya OSS, pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan izin usaha tidak lagi harus pergi ke dinas perizinan dan penanaman modal Pemerintah Daerah, karena dalam mengajukan permohonan izin usaha sampai dengan diterbitkannya izin usaha, dapat dilakukan dalam satu pintu pada sistem online. Lahirnya OSS selain berakibat pada hilangnya peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha namun juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengenai hambatan-hambatan teknis yang muncul setelah lahirnya OSS, mengingat dengan adanya peralihan sistem dan prosedur penerbitan izin usaha yang semula dilakukan secara manual dan sekarang dilakukan secara online