PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEJALAN KAKI YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI KOTA LUBUK PAKAM

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi didalam ini kehidupan manusia dapat terjadi karena kurangnya kesadaraan berkendara. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Unit Gakkum Sat Lantas Polresta Deli Serdang yang berada di Jl. Sudirman, No. 18. Lubuk Pakam Sumatera Utara Indonesia. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jaminan sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan sosial yang diberikan pemerintah salah satunya adalah asuransi.Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Lubuk Pakam melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Dari penegakan hukum yang efektif hingga penyediaan kompensasi dan ganti rugi, serta pendidikan dan kesadaran hukum, berbagai tantangan harus diatasi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahawa Penggunaan dasar hukum Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 dalam kasus ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan. Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik untuk kasus kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP. Penggunaan dasar hukum ini memastikan bahwa penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan relevan dengan jenis pelanggaran yang terjadi.