PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU DAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn)

Abstract

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris yaitu melakukan wawancara kepada Kanit PPA Polrestabes Medan dan Penyidik Khusus Kasus Anak Tindak Pidana Kesusilaan Polrestabes Medan.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi.Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan, pemantauan dan advokasi yaitu mencarikan alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, melakukan restitusi sehingga hak-hak anak yang menjadi korban dapat sepenuhnya terwujud dan terealisasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2068/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabulsehingga terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.