ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN.Tbt)

Abstract

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Rumah tangga ialah bagian paling sederhana pada kehidupan sosial yang tercipta sebab terdapatnya hubungan pernikahan yang meliputi suami, istri, serta buah hati. Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 9 Ayat (1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut.”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue. approach). Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt terdapat pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang telah diadili oleh Majelis Hakim yakni Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Penerapan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan delik aduan, dalam hal ini hakim menerapkan unsur-unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor 179/Pid.Sus/2021/Pn.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.