TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA LISAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN.Mdn

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian jual beli lisan terjadi saat salah satu pihak ingkar janji, yang bisa dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (jika ada unsur kesalahan dan kerugian) atau Pasal 1338 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak), terutama jika melanggar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) atau hukum umum, meskipun perjanjian lisan sah jika memenuhi syarat, namun pembuktiannya sulit dan lebih kuat jika tertulis, khususnya objek seperti tanah/rumah butuh Akta Jual Beli (AJB) agar sah dan mengikat kuat. Unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam jual beli, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan jurisprudensi, meliputi adanya perbuatan melawan hukum (melanggar undang-undang atau asas kepatutan), adanya kesalahan (sengaja/lalai), timbulnya kerugian (materiil/imateriil), dan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian, di mana pelanggaran kontrak (wanprestasi) bisa jadi PMH jika disertai itikad buruk atau melanggar asas itikad baik dan kepatutan. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) adalah kewajiban hukum pelaku untuk menanggung akibat kerugian yang ditimbulkannya, utamanya berupa ganti rugi (materiil dan imateriil) kepada korban, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menekankan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan kesalahan (sengaja atau lalai) dari pelaku.