ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia, bagaimana prosedur penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana pertimbangan penyidik dalam memberikan izin penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.. Prosedur penangguhan penahanan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah selama tersangka memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan, maka seorang tersangka dapat meminta penangguhan penahanan. Faktor-faktor yang menjadi dasar penerimaan permohonan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah karena adanya jaminan dalam bentuk uang dan orang, adanya tindakan pembantaran yaitu pemberian izin oleh pejabat yang berwenang menahan kepada tersangka yang menderita sakit dan dirawat inap (opname) di rumah sakit yang berada diluar Rutan (Rumah Tahanan Negara), pertimbangan psikologis dan sosiologis serta penyidik tidak merasa khawatir bahwa tersangka tidak melarikan diri. Dasar penolakan permohonan penangguhan penahanan adalah dikarenakan tidak sanggupnya pemohon memenuhi persyaratan yang diberikan Penyidik baik itu dalam bentuk jaminan uang dan jaminan orang yang ditetapkan oleh Penyidik, juga dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mempersulit Penyidik dalam menjalankan proses penyidikannya.